CERITAPUBLIK.COM | Jakarta – Indonesia sedang berada di titik krusial dalam sejarah energinya. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam ketergantungan terhadap energi fosil, kini pemerintah mulai bergerak serius untuk mewujudkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Targetnya? 2032 harus jadi tahun emas, di mana PLTN pertama Indonesia akhirnya beroperasi.
Bahkan, menurut Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, pemerintah memiliki rencana ambisius untuk membangun pusat tenaga nuklir dengan kapasitas total mencapai 4,3 GW. Ini termasuk Small Modular Reactor (SMR) terapung serta beberapa pusat tenaga nuklir besar berkapasitas masing-masing 1 GW.
“Kalau tidak salah sampai 4,3 GW termasuk Small Modular Reactor (SMR) yang terapung (floating) dan ada satu dua tiga pusat tenaga nuklir besar 1 GW masing-masing, ini semua menjawab tantangan perubahan iklim,” Ucap Hashim dalam acara CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025.
Jelas, ini bukan sekadar mimpi. Untuk itu, Pemerintah harus punya roadmap dan Task Force PLTN yang bertugas mengawal proyek ini. Tapi, kita semua tahu: membangun PLTN bukan sekadar pasang reaktor dan pencet tombol ON. Ada politik, budaya birokrasi, korupsi, dan beban utang negara yang bisa jadi bom waktu jika tidak dikelola dengan baik.
Jadi, apa yang harus kita lakukan agar PLTN 2032 benar-benar sukses dan bukan sekadar proyek wacana?
Konsistensi Kebijakan: Jangan Goyah karena Ganti Presiden!
Indonesia sering kali punya kebiasaan buruk: ganti pemimpin, ganti kebijakan. Ini bisa jadi ancaman besar bagi proyek PLTN, yang butuh konsistensi jangka panjang. Bayangkan, pembangunan PLTN bisa memakan waktu lebih dari 10 tahun, dengan regulasi, perizinan, dan teknologinya yang super kompleks. Kalau setiap pergantian presiden atau menteri energi ada perubahan arah, proyek ini bisa mandek di tengah jalan.
Task Force PLTN harus memastikan bahwa regulasi dan kebijakan tentang energi nuklir dibuat solid dan mengikat, tidak bisa diubah seenaknya hanya karena ada pergantian kekuasaan. Harus ada payung hukum yang kuat, misalnya dalam bentuk Undang-Undang PLTN yang memastikan proyek ini tetap berjalan siapa pun presidennya.
Presiden dan jajaran pengambil keputusan harus paham bahwa PLTN bukan sekadar proyek kepentingan politik satu periode, tapi strategi jangka panjang untuk kemandirian energi nasional.
Berantas Budaya Korupsi: Jangan Sampai Jadi Proyek Mangkrak!
Siapa yang tidak tahu kalau proyek infrastruktur di Indonesia rawan dikorupsi? Dari jalan tol, bandara, hingga proyek pembangkit listrik, banyak yang molor karena dana “bocor” ke sana-sini. PLTN bukan proyek ecek-ecek, melainkan investasi triliunan rupiah yang bisa menjadi target empuk bagi mafia proyek dan oknum pejabat nakal. Salah satu contoh buruk adalah berbagai proyek infrastruktur yang molor atau kualitasnya di bawah standar karena dikorupsi. Jangan sampai PLTN jadi ajang bancakan, di mana dana disedot untuk kepentingan pribadi, sementara proyeknya sendiri tidak pernah selesai atau malah gagal total. Solusinya? Audit ketat dan transparan! Task Force PLTN harus melibatkan BPK, KPK, dan lembaga pengawas independen untuk mengawal setiap rupiah yang keluar. Semua tender harus terbuka dan berbasis meritokrasi, bukan karena lobi-lobi politik atau nepotisme. Jika perlu, buatkan platform digital agar masyarakat juga bisa mengawasi perkembangan proyek ini secara real-time.
Jangan Bikin Utang Negara Membengkak!
Membangun PLTN jelas butuh modal besar. Perkiraan biaya bisa mencapai miliaran dolar, yang kemungkinan besar akan dibiayai lewat utang luar negeri atau investasi asing. Masalahnya, Indonesia sudah punya banyak utang! Jangan sampai proyek ini malah menambah beban keuangan negara dan membuat kita terjebak dalam krisis ekonomi di masa depan.
Task Force PLTN harus memastikan bahwa skema pembiayaan proyek ini tidak memberatkan APBN. Gunakan model Public-Private Partnership (PPP), di mana pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta atau badan internasional tanpa harus bergantung sepenuhnya pada utang.
Bisa juga diterapkan skema Build-Operate-Transfer (BOT), di mana investor asing membangun dan mengoperasikan PLTN dalam jangka waktu tertentu sebelum akhirnya diserahkan ke Indonesia. Dengan begitu, kita tidak perlu langsung keluar modal besar, tapi tetap bisa menikmati manfaat PLTN dalam jangka panjang.
Edukasi dan Sosialisasi: Bikin Rakyat Percaya dengan Nuklir
Salah satu tantangan besar PLTN di Indonesia adalah ketakutan masyarakat terhadap nuklir. Banyak yang masih menganggap nuklir itu berbahaya, bisa meledak seperti bom, atau menimbulkan bencana seperti Chernobyl dan Fukushima. Padahal, dengan teknologi modern, PLTN justru sangat aman dan bisa menjadi sumber energi yang stabil serta ramah lingkungan.
Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, bekerjasama dengan Wisnubrotos Lab, membuat webinar mingguan rutin, segala aspek terkait PLTN. Partisipannya selalu melebihi 100, terkadang sampai 400, tergantung dari topik yang diangkat, dari segala lapisan Masyarakat seluruh Indonesia.
Tetapi, Pemerintah dan Task Force PLTN lah yang nantinya harus gencar melakukan sosialisasi tentang manfaat dan keamanan nuklir, baik melalui media, seminar, maupun program pendidikan di sekolah dan universitas. MeLibatkan akademisi, ilmuwan, dan komunitas energi, dapat membantu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.
Jika rakyat paham dan percaya, dukungan publik akan semakin besar, dan proyek ini bisa berjalan lebih lancar.
Bangun Ekosistem SDM yang Mumpuni
PLTN bukan cuma soal bangunan dan mesin. Kita butuh tenaga ahli nuklir yang kompeten, mulai dari insinyur, operator, hingga tenaga pengawas. Sayangnya, jumlah SDM nuklir di Indonesia masih sangat terbatas.
Task Force harus mendorong kerja sama internasional dalam pelatihan dan pendidikan tenaga nuklir. Manfaatkan kerja sama dengan IAEA, Rosatom, atau negara lain yang sudah berpengalaman. Bisa juga dibuat program beasiswa khusus untuk mahasiswa yang ingin mendalami teknologi nuklir, sehingga ke depannya kita bisa mandiri dalam mengelola PLTN tanpa harus selalu bergantung pada tenaga asing.
Jadi: Nuklir untuk Masa Depan Indonesia!
Membangun PLTN pertama di Indonesia bukan hal yang mustahil, tapi juga bukan tugas yang mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari politik yang tidak stabil, budaya korupsi, hingga beban utang negara.
Namun, jika Task Force PLTN dan para pengambil keputusan bisa konsisten dalam kebijakan, transparan dalam pengelolaan, cerdas dalam pembiayaan, serta aktif dalam edukasi dan pengembangan SDM, maka PLTN 2032 bisa menjadi lompatan besar bagi Indonesia menuju ketahanan energi nasional.
Presiden dan jajaran pemimpin negeri harus melihat proyek ini bukan sekadar proyek mercusuar, tetapi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing di kancah global.
Jangan sampai proyek ini gagal hanya karena ego politik, korupsi, atau salah urus keuangan. Mari bersama kita dorong agar Indonesia benar-benar bisa masuk ERA ENERGI NUKLIR dengan sukses!
Oleh: Dr. Geni Rina Sunaryo
