Balikpapan — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sepanjang 2026.
Wilayah kerja KPwBI Balikpapan meliputi Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser. Berbagai program strategis telah disiapkan bersama pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dan instansi terkait agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam pengendalian inflasi dan penguatan fondasi ekonomi daerah.
“Pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh mitra strategis agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Robi Ariadi, dalam kegiatan Bincang Santai bersama Kepala Perwakilan BI Balikpapan di Saro Coffee & Eatery, Balikpapan Baru, Kamis (29/1/2026).
Perkuat TPID dan Stabilitas Harga Pangan
Dalam rangka menekan inflasi, KPwBI Balikpapan terus memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Fokus diarahkan pada peningkatan Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan operasi pasar, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Selain itu, Bank Indonesia memfasilitasi distribusi pangan, mendukung perumusan kebijakan, serta memantau pelaksanaan roadmap pengendalian inflasi daerah 2025–2027 melalui High Level Meeting (HLM) TPID.
Upaya lain dilakukan melalui peningkatan produksi pangan dengan penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok tani, nelayan, dan peternak, serta perluasan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.
Dorong UMKM dan Ekonomi Kerakyatan
Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, BI Balikpapan memberikan perhatian besar pada pemberdayaan UMKM. Program yang dijalankan meliputi pelatihan, pendampingan, bantuan teknis, hingga fasilitasi akses pasar digital dan ekspor.
Berbagai agenda business matching dan pitching turut digelar untuk mempertemukan UMKM dengan calon pembeli, termasuk melalui kerja sama dengan Ekspor Center Provinsi Kalimantan Timur.
Di sisi keuangan, UMKM juga difasilitasi dalam penggunaan aplikasi SIAPIK, edukasi manajemen usaha, serta literasi keuangan bersama OJK dan perbankan, termasuk melalui business matching pembiayaan.
Percepat Ekonomi Syariah dan Digitalisasi Daerah
Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu fokus utama, meliputi penguatan ekosistem halal, ekonomi pesantren, keuangan sosial syariah, serta fasilitasi sertifikasi halal dan wakaf digital.
Sementara itu, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah dilakukan melalui TP2DD, dengan fokus pada sektor pasar, parkir, dan transportasi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Edukasi QRIS dan perlindungan konsumen terus diperluas ke berbagai komunitas melalui program SEMARAK QRIS, guna memperkuat ekosistem keuangan digital yang inklusif.
Optimalisasi Layanan Rupiah dan Event Strategis
Untuk menjamin ketersediaan uang layak edar, KPwBI Balikpapan kembali menggelar program SERAMBI 2026, termasuk layanan kas keliling hingga wilayah pesisir melalui kerja sama dengan TNI AL.
Sejumlah event strategis juga disiapkan, seperti PESAN 2026, Mahligai Nusantara 2026, dan FENTURA Series 2026, yang menargetkan peningkatan transaksi serta jumlah merchant QRIS di wilayah Balikpapan, PPU, dan Paser.
“Melalui rangkaian program dan event tersebut, kami berharap stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, daya saing UMKM meningkat, serta transformasi digital dan ekonomi syariah dapat berjalan lebih cepat dan merata,” kata Robi Ariadi.
