Balikpapan — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-129 Kota Balikpapan diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan. Aksi tersebut digelar di depan Balai Kota Balikpapan, Senin (9/2/2026), dengan membawa sejumlah tuntutan terkait isu nasional dan persoalan daerah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai permasalahan, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi pendidikan, persoalan banjir, hingga keselamatan lalu lintas di Kota Balikpapan.
Koordinator lapangan aksi, Jusliadin, mahasiswa Universitas Balikpapan, mengatakan bahwa isu nasional turut diangkat karena dinilai memiliki dampak langsung terhadap kondisi di daerah, khususnya sektor pendidikan.
“Kami terpukul dengan kabar seorang anak di Nusa Tenggara Timur meninggal dunia karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis. Berdasarkan kajian yang kami lakukan, program MBG memangkas anggaran pendidikan. Bahkan, sejumlah pihak telah mengajukan judicial review terhadap program tersebut,” ujar Jusliadin.
Selain menolak program MBG, mahasiswa juga menyoroti persoalan pendidikan di Balikpapan, seperti kekurangan tenaga pengajar, minimnya fasilitas sekolah, serta perlunya evaluasi kebijakan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar dunia pendidikan.
“Kami meminta program MBG dievaluasi sementara agar tidak berdampak pada penurunan kualitas pendidikan, khususnya di daerah,” tambahnya.
Isu lokal turut menjadi perhatian utama dalam aksi tersebut, terutama masalah banjir yang dinilai masih belum tertangani secara menyeluruh. Massa aksi mendesak Pemerintah Kota Balikpapan melakukan audit menyeluruh terhadap kapasitas drainase dan kolam retensi di seluruh wilayah kota.
“Evaluasi harus dilakukan di semua kawasan, mulai Balikpapan Kota, Balikpapan Utara, hingga Balikpapan Barat. Jangan sampai banjir terus berulang tanpa solusi nyata,” tegas Jusliadin.
Mahasiswa juga meminta pemerintah meninjau kembali izin pembangunan yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip zero delta dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Mereka mendorong penambahan kolam retensi, pembangunan sumur resapan, serta penyediaan ruang terbuka hijau, terutama di kawasan rawan banjir seperti Jalan MT Haryono, DAS Ampal, Jalan Beller, dan Beje-Beje.
Selain itu, persoalan keselamatan lalu lintas turut disoroti, khususnya tingginya angka kecelakaan di kawasan Simpang Rapak. Menurut mahasiswa, pembatasan jam operasional kendaraan berat melalui surat edaran belum cukup efektif.
“Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih tegas, seperti peraturan daerah, agar keselamatan pengguna jalan benar-benar terjamin,” ujarnya.
Dalam tuntutannya, mahasiswa juga meminta evaluasi kinerja sejumlah kepala dinas, termasuk Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup, serta mendesak percepatan perbaikan jalan rusak di berbagai titik Kota Balikpapan.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan hingga massa membubarkan diri.
