Scroll untuk baca artikel
AdvertorialBalikpapanIndonesiaInfo PublikKalimantan TimurPemerintah Kota BalikpapanPemerintahanTerkini

Menuju 2045, Pemkot Balikpapan Percepat Penguatan SDM dan Infrastruktur dalam RKPD 2027

125
×

Menuju 2045, Pemkot Balikpapan Percepat Penguatan SDM dan Infrastruktur dalam RKPD 2027

Sebarkan artikel ini

Balikpapan — Pemerintah Kota Balikpapan mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada percepatan pencapaian visi jangka panjang 2045. Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Aula Balai Kota, Kamis (19/2/2026).

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menyampaikan bahwa tahun 2027 akan menjadi fase akselerasi pembangunan setelah 2026 difokuskan pada penguatan fondasi daerah. Tahapan ini dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan RPJMD 2025–2029 berjalan sesuai rencana.

“Tahun 2027 harus menjadi fase akselerasi. Fondasi yang dibangun pada 2026 harus menghasilkan lompatan kinerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Rahmad.

Ia menegaskan, setiap program dalam RKPD harus terhubung dengan visi besar pembangunan hingga 2045, yakni menjadikan Balikpapan sebagai pusat industri dan jasa yang maju serta berkelanjutan. Pemerintah kota menekankan pentingnya arah pembangunan yang terukur dan berbasis indikator capaian yang jelas.

Tema pembangunan 2027 difokuskan pada penguatan kota yang nyaman bagi seluruh warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi bernilai tambah, pembangunan infrastruktur yang tangguh, serta tata kelola pemerintahan yang inovatif.

Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan menghadapi tantangan sekaligus peluang baru. Peningkatan mobilitas penduduk, arus investasi, dan kebutuhan layanan publik menuntut sistem perencanaan yang adaptif.

“Balikpapan harus siap menjadi mitra strategis IKN. Artinya, kita perlu meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat daya saing ekonomi, dan memastikan pembangunan tetap ramah lingkungan,” ujarnya.

Dalam rancangan awal RKPD 2027, pemerintah menetapkan sembilan agenda prioritas, antara lain reformasi birokrasi yang berorientasi pada kecepatan dan integritas layanan, peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan, percepatan penurunan stunting, pengendalian banjir terpadu, serta pemerataan akses air bersih.

Selain itu, penguatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan sektor pertemuan dan pariwisata, penguatan ekosistem inovasi serta ekonomi kreatif, hingga konsistensi mempertahankan predikat kota ramah anak juga menjadi fokus pembangunan.

Rahmad menekankan bahwa pembangunan manusia menjadi investasi utama daerah. Pendidikan, kesehatan, dan penguatan karakter generasi muda diprioritaskan agar struktur ekonomi Balikpapan semakin produktif dan tidak bergantung pada sektor ekstraktif.

“Kalau manusianya unggul, maka ekonomi akan tumbuh sehat. Kita ingin struktur ekonomi Balikpapan lebih produktif, tidak bergantung pada sektor ekstraktif, tetapi diperkuat oleh sektor jasa, kreatif, dan pariwisata berkelanjutan,” katanya.

Di sektor infrastruktur, pemerataan pembangunan hingga wilayah pinggiran terus didorong. Penanganan banjir dan penyediaan air bersih menjadi pekerjaan rumah yang dipercepat agar manfaat pembangunan dirasakan merata.

“Pembangunan harus inklusif. Warga di pusat kota maupun di wilayah pinggiran berhak mendapatkan kualitas layanan dan infrastruktur yang sama,” ujar Rahmad.

Forum konsultasi publik tersebut dihadiri DPRD, akademisi, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Pemerintah kota membuka ruang partisipasi agar dokumen RKPD 2027 tidak hanya aspiratif, tetapi juga realistis serta terukur.

Melalui proses partisipatif tersebut, Pemkot Balikpapan berharap arah pembangunan 2027 mampu menjawab dinamika perubahan sekaligus menjaga identitas kota sebagai daerah yang nyaman dan religius dalam semangat Madinatul Iman.