Balikpapan — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menghadapi tantangan besar dalam menentukan prioritas pembangunan untuk tahun 2027. Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Kamis (2/4/2026).
Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Murni, mengungkapkan bahwa jumlah usulan dari masyarakat mencapai sekitar 3.900, sementara usulan dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sekitar 1.000. Ia menilai kondisi ini cukup berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Ini tumben ya, jadi pokir yang lebih rendah dibandingkan dengan usulan masyarakat. Terima kasih untuk seluruh masyarakat yang telah mengusulkan semua usulannya di SIPD,” ujar Murni dalam forum tersebut.
Meski jumlah usulan cukup tinggi, kemampuan fiskal daerah dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan tersebut. Berdasarkan proyeksi, pendapatan Kota Balikpapan pada 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp2 triliun, baik dari pendapatan asli daerah maupun transfer pemerintah pusat.
Sementara itu, total nilai usulan yang masuk hampir menyentuh Rp6 triliun, sehingga menimbulkan potensi defisit anggaran yang signifikan.
“Artinya ada defisit hampir Rp3 triliun. Kalau kami sudah memproyeksikan pembiayaan hanya sekitar Rp600 miliar, maka masih ada defisit Rp2,8 triliun yang harus kami sesuaikan,” jelasnya.
Murni menambahkan bahwa penurunan kapasitas fiskal ini dipengaruhi berbagai faktor eksternal, termasuk kondisi ekonomi global dan dinamika geopolitik yang berdampak pada berkurangnya transfer dana ke daerah.
“Hal ini karena dipengaruhi berbagai kondisi ekonomi global dan juga geopolitik yang pastinya berpengaruh ke seluruh daerah, termasuk transfer ke daerah yang berkurang sehingga akan berpengaruh pada program dan kegiatan di kabupaten/kota, termasuk Kota Balikpapan,” ujarnya.
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah mencatat capaian positif dalam realisasi belanja tahun 2025 yang mencapai 89,90 persen, menjadi yang tertinggi sejak 2017.
“Artinya tujuh tahun lalu realisasi belanja kita sebesar 89,90 persen. Ini membutuhkan kinerja seluruh OPD dan dukungan masyarakat sehingga semua program dan kegiatan yang direncanakan bisa terealisasi,” kata Murni.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, meskipun pemerintah harus melakukan penyesuaian dan penajaman prioritas program akibat keterbatasan anggaran.
Menurutnya, forum Musrenbang tetap memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagai bentuk transparansi kepada publik.
“Forum resmi tetap dibutuhkan karena memang harus transparansi kepada seluruh masyarakat bahwa perencanaan dilakukan. Hasil partisipasi seluruh masyarakat melalui musrenbang ini sangat penting,” ujarnya.
Murni juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif memberikan masukan agar program yang dipilih benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah.
“Musrenbang ini menjadi sangat penting untuk kami menyusun prioritasisasi ulang dengan kemampuan fiskal yang sangat terbatas,” katanya.
Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa seluruh usulan masyarakat tetap menjadi bahan pertimbangan, namun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
