Balikpapan — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menerima kunjungan delegasi Swiss Secretariat for Economic Affairs (SECO) dalam rangka membahas potensi dukungan Pemerintah Swiss terhadap penguatan akuntabilitas anggaran publik serta peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di sektor air bersih dan sanitasi bagi masyarakat pesisir.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Balikpapan ini turut dihadiri oleh perwakilan International Budget Partnership (IBP) Indonesia serta kelompok perempuan pesisir yang selama ini aktif terlibat dalam isu layanan dasar.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, MM, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik maupun penguatan sumber pendapatan daerah.
“Apapun itu, apakah mengenai penguatan anggaran, akuntabilitas anggaran, atau sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), kami terbuka. Kita berharap ada kajian dan bahkan investasi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan pesisir,” ujar Bagus Susetyo, Kamis (5/2/2026).
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama pemerintah daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan kreativitas dan inovasi dalam menggali potensi PAD agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Selain itu, Bagus Susetyo juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan melalui peningkatan keterampilan, intelektualitas, serta partisipasi aktif dalam proses pembangunan kota.
Delegasi SECO yang hadir dalam kunjungan ini antara lain Franziska Spoerri selaku Head of Macroeconomic Support Unit SECO Bern, Philippe Bruegger sebagai Program Manager Macroeconomic Support Unit SECO Bern, Martoni Ariadirja selaku Deputy Head at SECO Economic Cooperation and Development Indonesia, serta perwakilan Kedutaan Besar Swiss, Leonita dan Violette. SECO juga didampingi oleh Andrew Lawson dari Fiscus Limited UK sebagai konsultan.
Dalam kesempatan yang sama, Country Director IBP Indonesia, Yuna Farhan, menjelaskan bahwa kerja sama yang dijajaki ini difokuskan pada penguatan representasi dan inklusi perempuan dalam sektor air bersih dan sanitasi.
IBP Indonesia bersama kelompok perempuan pesisir di Kelurahan Manggar Baru sebelumnya telah menyelenggarakan Multi-Stakeholder Forum untuk memaparkan hasil kajian partisipatif terkait akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah di kawasan pesisir.
“Forum ini melibatkan pemerintah kota, termasuk BAPEDA, Dinas Pemukiman dan Air Minum, serta DPRD, untuk bersama-sama membahas solusi atas persoalan air bersih, sanitasi, dan persampahan di kawasan pesisir. Harapannya, kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan alokasi anggaran yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Yuna.
Kajian partisipatif tersebut telah dimulai sejak Mei 2025 dengan memanfaatkan aplikasi Kobo Kolek untuk menghimpun data langsung dari masyarakat pesisir terkait permasalahan sanitasi dan air bersih. Data tersebut kemudian dianalisis untuk melihat keterkaitannya dengan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Menurut Yuna, meskipun program air bersih dan sanitasi di Balikpapan relatif memadai, persoalan lintas sektor masih membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD, PDAM, serta masyarakat.
Ia juga menegaskan peran penting perempuan dalam upaya perbaikan layanan publik.
“Kelompok perempuan pesisir merupakan yang paling terdampak ketika layanan air bersih dan sanitasi tidak memadai. Keterlibatan mereka dalam perencanaan penganggaran sangat penting untuk memastikan kebutuhan layanan publik terpenuhi secara nyata,” katanya.
Kunjungan SECO ke Balikpapan ini menjadi bagian dari survei awal yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penawaran berbagai bentuk kerja sama dan dukungan teknis dari Pemerintah Swiss, guna memperkuat akuntabilitas anggaran serta meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Balikpapan.
