JAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden. Sikap ini disampaikan menyusul wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menilai struktur yang berlaku saat ini merupakan faktor penting dalam menjaga efektivitas dan profesionalisme kinerja Polri. Menurutnya, jalur koordinasi langsung dengan Presiden mampu memangkas hambatan administratif yang kerap muncul dalam birokrasi kementerian.
“Dengan berada langsung di bawah presiden, kerja Polri akan lebih efektif dan efisien karena tidak harus melalui rantai birokrasi yang panjang. Selain itu, posisi tersebut juga menjaga independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu,” ujar Dzulfikar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/1/2026).
Ia menambahkan, sistem komando terpusat juga terbukti mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah. Salah satunya terlihat dari peran aktif Polri dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Dzulfikar, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian, kinerja institusi berpotensi melambat akibat prosedur birokrasi yang lebih panjang dan kompleks.
“Jadi tidak perlu lagi di bawah kementerian, kita semua toh tahu kementerian terlalu birokratis, kita butuh Polri yang cepat,” tegasnya.
Pernyataan Pemuda Muhammadiyah ini sejalan dengan pandangan sejumlah pakar hukum yang menilai bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat reformasi yang harus dipertahankan demi menjaga profesionalisme, netralitas, dan independensi penegakan hukum di Indonesia.
