JAKARTA — Stok beras nasional saat ini tercatat mencapai angka tertinggi dalam sejarah Indonesia merdeka. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Polri yang digelar di Jakarta Utara, Jumat (13/3/2026).
Ia mengungkapkan bahwa cadangan beras nasional kini berada di angka sekitar 3,9 juta ton, yang menjadi posisi tertinggi untuk periode bulan Maret sejak Indonesia merdeka. Jumlah tersebut bahkan diperkirakan masih akan bertambah hingga melampaui 4,3 juta ton pada akhir bulan ini.
Berdasarkan data tersebut, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan pangan. Menurutnya, Polri akan terus mendukung Bulog dalam mendistribusikan bahan pangan ke berbagai daerah di Indonesia.
“Kami berkoordinasi dan bersinergi dengan Bulog untuk mendistribusikan kepada masyarakat. Kita jamin ketersediaan pangan cukup, stabilitas harga menjadi bagian terpenting agar terjangkau oleh semua,” tegas Komjen Pol. Dedi Prasetyo.
Polri melalui jaringan di seluruh wilayah Indonesia berkomitmen membantu distribusi sekitar 80.000 ton beras serta puluhan ribu kiloliter minyak goreng setiap bulan. Upaya tersebut bertujuan memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan ketersediaannya merata hingga ke berbagai wilayah.
Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani juga menyampaikan bahwa target serapan beras pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 4 juta ton. Dengan target tersebut, stok beras nasional pada akhir tahun diproyeksikan dapat mencapai lebih dari 5 juta ton.
Selain beras, pemerintah juga memastikan ketersediaan komoditas pangan lain seperti minyak goreng dan gula. Pasokan minyak goreng diperkirakan mencapai sekitar 43.000 kiloliter setiap bulan, sementara stok gula dinyatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri.
Program Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan bersama Polri merupakan bagian dari inisiatif yang telah berjalan sejak tahun 2025. Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Melalui Satuan Tugas GPM Polri, berbagai langkah distribusi pangan terus dilakukan. Pada tahun 2025, program tersebut mencatat realisasi penyaluran beras SPHP sebesar 195.636 ton dari target awal 131.883 ton, atau mencapai sekitar 148 persen dari target yang ditetapkan.
Keberhasilan tersebut membuat Polri kembali dipercaya menyalurkan beras SPHP pada tahun anggaran 2026. Pada tahun ini, Polri menargetkan penyaluran sebanyak 82.800 ton beras SPHP, yang setara dengan sekitar 10 persen dari total target penyaluran nasional yang dikelola oleh Perum Bulog.
Dalam pelaksanaannya, Polri melibatkan seluruh jajaran mulai dari tingkat Polda hingga Polres di berbagai daerah. Pada hari pelaksanaan kegiatan nasional tersebut, jajaran kepolisian juga menggelar bazar dan pasar murah secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda di Indonesia.
Kegiatan ini diikuti oleh 3.423 peserta yang terdiri dari pejabat utama Polda dan tamu undangan yang mengikuti secara daring melalui platform Zoom. Sementara itu, secara langsung kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 295.088 masyarakat yang menerima manfaat dari program ketahanan pangan tersebut.
Pada hari pelaksanaan kegiatan, jajaran Polda di seluruh Indonesia juga menyalurkan sekitar 1.337.375 kilogram beras atau setara dengan 1.337 ton kepada masyarakat.
Kolaborasi antara Polri, TNI, dan Bulog tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus mengantisipasi potensi inflasi bahan pokok. Dengan cadangan pangan yang tinggi dan pengawasan distribusi yang ketat, pemerintah optimistis ketersediaan pangan nasional akan tetap terjaga hingga akhir tahun 2026.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan lebih mudah, harga yang terjangkau, serta pasokan yang stabil di seluruh wilayah Indonesia.
