Scroll untuk baca artikel
AdvertorialDPR RIInfo PublikKalimantan TimurNusantaraTerkini

Tinjau Pembangunan IKN Tahap II, Komisi VI DPR RI Beri Dukungan Penuh

130
×

Tinjau Pembangunan IKN Tahap II, Komisi VI DPR RI Beri Dukungan Penuh

Sebarkan artikel ini

NUSANTARA — Komisi VI DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan meninjau langsung progres pembangunan Tahap II, Kamis (29/1/2026). Kunjungan kerja ini bertujuan memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai visi pemerataan pembangunan nasional, penguatan daya saing, serta prinsip keberlanjutan.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, mengapresiasi perkembangan pembangunan IKN. Ia menegaskan, pembangunan IKN tidak semata memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, melainkan membangun kota masa depan yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan.

“Kita senang sekali, ini pertama kali saya ke sini. Kita melihat pembangunan IKN bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan, tetapi lebih dari itu, yakni pemerataan pembangunan, membangun kota masa depan, serta meningkatkan daya saing nasional. Kota ini berdiri di tengah hutan, dekat dengan alam, dan sangat in line dengan isu global,” ujar Anggia.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pembangunan berskala besar seperti IKN. Menurutnya, kesiapan IKN tidak hanya diukur dari ketersediaan infrastruktur perkantoran, tetapi juga mencakup aspek kelayakan, manajemen risiko, komunikasi dengan masyarakat, serta mutu bangunan.

“Tidak hanya melihat kantor sudah berdiri. Kita harus memastikan secara faktual bahwa pembangunan ini dikelola dengan baik, risikonya terkendali, komunikasinya jelas, dan kualitas bangunannya layak. Bukan hanya ready, tetapi benar-benar layak untuk menjadi pusat pemerintahan,” tegasnya.

Usai berdialog di City Hall Kantor Otorita IKN, rombongan Komisi VI DPR RI melanjutkan peninjauan lapangan ke sejumlah lokasi strategis, di antaranya Istana Garuda dan Kawasan Legislatif.

Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi antara DPR RI dan Otorita IKN dalam mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara agar berjalan akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.