Balikpapan — Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menyatakan bahwa kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) masih dalam tahap evaluasi usai diterapkan selama bulan Ramadhan.
Rahmad menjelaskan, kebijakan WFH sebelumnya diberlakukan sebagai bentuk penyesuaian pola kerja selama Ramadhan, sekaligus untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
“Sebelum memasuki Ramadhan, kita memang disarankan dan dianjurkan untuk WFH. Artinya, diberikan kemudahan, tetapi tanpa mengurangi tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rahmad, Senin (30/3/2026).
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak diterapkan secara menyeluruh di semua organisasi perangkat daerah (OPD). Instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan lainnya, tetap beroperasi seperti biasa.
“Untuk dinas yang langsung menyentuh pelayanan publik, tentu tidak bisa WFH. Tetapi untuk dinas lainnya, kita berikan fleksibilitas bekerja dari rumah,” katanya.
Menurut Rahmad, penerapan WFH memberikan sejumlah manfaat, di antaranya efisiensi penggunaan listrik di perkantoran serta penghematan anggaran operasional pemerintah.
Selain itu, ia juga menyoroti dampak sosial dari kebijakan tersebut, terutama dalam mempererat hubungan keluarga bagi para ASN.
“WFH ini juga baik untuk mendekatkan pegawai dengan keluarganya. Selama ini mereka berangkat pagi, pulang sore. Dengan WFH, mereka bisa lebih sering bertemu anak-anaknya,” ujarnya.
Meski demikian, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kebijakan WFH akan ditentukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk efektivitas kinerja pegawai serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini yang menjadi pertimbangan apakah WFH akan dilanjutkan atau tidak ke depan,” kata dia.
Pemerintah Kota Balikpapan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, tanpa mengesampingkan kesejahteraan pegawai.
