Balikpapan — Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk tetap menjamin akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu di tengah proses evaluasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, memastikan bahwa pembaruan data yang sedang dilakukan bukan berarti penghentian kepesertaan secara sepihak. Langkah tersebut merupakan upaya penataan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Prinsip kami jelas, jangan sampai ada warga Balikpapan yang tidak mendapatkan layanan kesehatan hanya karena terkendala biaya. Itu tidak boleh terjadi,” ujar Rahmad, Sabtu (14/2/2026).
Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pemerintah ingin menghindari data ganda maupun peserta yang secara ekonomi sudah mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan.
“Kita ingin datanya valid dan akurat. Kalau ada yang dobel atau sebenarnya sudah mampu, tentu harus disesuaikan. Supaya anggaran benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Rahmad menambahkan, warga yang memenuhi kriteria kurang mampu tetap dapat difasilitasi melalui skema BPJS Kesehatan kelas 3 sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah kota juga telah menyiapkan mekanisme agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan akses layanan.
“Kalau memang memenuhi syarat, ada mekanisme yang bisa ditempuh. Layanan kesehatan tetap berjalan, tidak serta-merta berhenti,” ucapnya.
Kekhawatiran sempat muncul setelah beredar informasi mengenai penyesuaian data PBI. Sejumlah warga mengaku cemas jika kartu BPJS mereka menjadi tidak aktif.
Santi, seorang ibu rumah tangga di Balikpapan Utara, mengaku sempat khawatir karena mengandalkan BPJS untuk pemeriksaan kesehatan rutin anaknya.
“Takut kalau tiba-tiba tidak aktif. Biaya berobat sekarang mahal,” katanya.
Namun setelah mendapatkan penjelasan dari pihak kelurahan, ia mengetahui bahwa masih ada prosedur pengajuan bagi warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
Rahmad menegaskan, sektor kesehatan menjadi prioritas pembangunan daerah, terutama dengan posisi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.
Selain peningkatan fasilitas dan tenaga medis, pemerintah kota juga fokus menjaga keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu.
“Anggaran yang kami kelola harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang nyata. Itu komitmen kami,” tuturnya.
Pemkot Balikpapan mengimbau warga untuk aktif memperbarui data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi melalui kelurahan setempat agar program bantuan dapat tersalurkan secara tepat. Dengan penataan data ini, pemerintah berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh kabar yang belum terverifikasi, serta memastikan akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu tetap terjaga.
