Balikpapan — DPRD Balikpapan mendesak pengawasan ketat terhadap hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 guna memastikan kesehatan dan kelayakan hewan yang beredar di masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, meminta pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) meningkatkan pengawasan terhadap penjualan hewan kurban. Lonjakan aktivitas perdagangan sapi dan kambing dinilai perlu diimbangi dengan pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh.
“Pastinya akan beredar banyak hewan kurban. Untuk menjaga kesehatannya, dinas terkait harus melakukan pengawasan, termasuk memastikan kelengkapan sertifikat atau surat asal hewan,” ujarnya Rabu (29/4/2026).
Selain administrasi, aspek kesehatan hewan juga menjadi perhatian utama, termasuk memastikan hewan bebas dari penyakit seperti cacing. Langkah ini dianggap penting untuk menjamin keamanan masyarakat saat melaksanakan ibadah kurban.
“Kalau tidak layak beredar, untuk apa dipotong kurban,” tegasnya.
Budiono juga menyoroti maraknya lapak penjualan hewan kurban yang memanfaatkan lahan kosong. Ia menilai hal tersebut sah dilakukan selama ada izin dari pemilik lahan serta kesepakatan antara kedua pihak.
“Selama pemilik lahan mengizinkan, silakan saja. Itu kan kesepakatan antara kedua belah pihak,” jelasnya.
Namun demikian, penataan lokasi tetap harus diperhatikan agar tidak mengganggu ketertiban dan estetika kota. Peran Satuan Polisi Pamong Praja disebut penting dalam mengarahkan lokasi penjualan agar tidak berada di tepi jalan serta tetap memperhatikan kebersihan lingkungan.
“Biasanya Satpol PP hadir untuk mengarahkan, misalnya agar lokasi penjualan tidak di pinggir jalan, juga mempertimbangkan faktor kebersihan dan aroma,” tambahnya.
Budiono menegaskan bahwa pengawasan juga melibatkan lingkungan setempat seperti RT dan kelurahan sebagai bagian dari kontrol di tingkat lokal. Ia berharap, dengan pengawasan optimal, pelaksanaan ibadah kurban di Balikpapan dapat berjalan aman, lancar, dan sesuai ketentuan.
