Scroll untuk baca artikel
AdvertorialBalikpapanEkonomiIndonesiaInfo PublikKalimantan TimurKomunitasPemerintah Kota BalikpapanPemerintahanPemkot BalikpapanTerkiniWali Kota Balikpapan

May Day 2026, Buruh Balikpapan Desak Hapus Outsourcing

287
×

May Day 2026, Buruh Balikpapan Desak Hapus Outsourcing

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Balikpapan menerima aspirasi buruh saat peringatan May Day 2026 di Balai Kota

Balikpapan — Peringatan May Day Balikpapan 2026 berlangsung dialogis dengan tuntutan utama penghapusan sistem outsourcing, disampaikan langsung buruh kepada pemerintah kota yang menyatakan kesiapan memperjuangkan aspirasi tersebut.

Pemerintah Kota Balikpapan menggelar peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Auditorium Balai Kota dengan menghadirkan ratusan perwakilan pekerja. Forum tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan buruh dalam membahas isu ketenagakerjaan secara terbuka.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Ia menyebut pengalaman pribadinya sebagai pekerja menjadi dasar komitmennya dalam memahami kondisi buruh.

“Saya hadir bukan hanya sebagai wali kota, tetapi juga bagian dari keluarga besar buruh. Saya memahami bagaimana kehidupan pekerja karena saya pernah menjalaninya,” ujarnya.

Rahmad juga memaparkan kondisi ekonomi Balikpapan yang dinilai stabil dengan tingkat kemiskinan sekitar 1,8 persen, didorong oleh investasi dan terbukanya lapangan kerja, meskipun masih diperlukan perbaikan di berbagai sektor.

“Ini menunjukkan perekonomian kita bergerak baik. Tapi tentu masih ada yang harus kita benahi bersama,” katanya.

Dalam forum tersebut, perwakilan buruh melalui Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kota Balikpapan, Budi Satria, menyoroti sistem outsourcing yang dinilai menimbulkan ketidakpastian kerja.

“Setiap tahun kami harus menghadapi ketidakpastian. Ini yang membuat pekerja merasa tidak aman,” ujarnya.

Selain penghapusan outsourcing, buruh juga mendorong peningkatan upah minimum kota serta penguatan hubungan industrial yang lebih adil.

Menanggapi aspirasi tersebut, Rahmad menyatakan dukungannya, namun menegaskan bahwa kewenangan penghapusan outsourcing berada di tingkat pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kata dia, akan memfasilitasi dan meneruskan aspirasi tersebut.

“Kami di daerah akan memfasilitasi dan menyampaikan aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya dialog terbuka dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan agar solusi dapat dicapai secara bersama.

“Kalau kita duduk bersama dan berdialog, peluang solusi itu jauh lebih besar dibandingkan hanya menyampaikan aspirasi tanpa komunikasi langsung,” tuturnya.

Peringatan May Day tahun ini berlangsung tertib dan kondusif, sekaligus menjadi momentum penting bagi buruh dan pemerintah dalam memperkuat komunikasi serta mencari solusi atas isu perlindungan tenaga kerja dan kepastian kerja di Balikpapan.