Balikpapan — Antrean solar Balikpapan yang terus mengular mendorong pemerintah kota membentuk tim investigasi dan menyiapkan penambahan SPBU untuk menata distribusi BBM subsidi.
Pemerintah Kota Balikpapan menghadapi lonjakan antrean kendaraan, terutama truk logistik, di sejumlah SPBU akibat keterbatasan solar subsidi. Situasi ini menghambat distribusi barang dan memicu kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengambil langkah cepat dengan membentuk tim investigasi. Ia menugaskan tim tersebut turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kendaraan yang mengisi solar subsidi dan memastikan penggunaan sesuai aturan.
“Sesuai aturan, yang berhak itu angkutan yang membawa sembilan bahan pokok. Tim investigasi akan melihat langsung di lapangan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Tim investigasi akan memverifikasi muatan kendaraan dan menindak indikasi pelanggaran, termasuk penggunaan oleh kendaraan industri non-subsidi dan praktik penimbunan. Pemerintah menargetkan distribusi BBM subsidi tepat sasaran melalui pengawasan yang ketat.
Rahmad juga menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan ketersediaan SPBU di Balikpapan. Ia menilai pertumbuhan kendaraan logistik tidak diimbangi pembangunan infrastruktur distribusi BBM.
“Memang kita kekurangan SPBU. Jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah kendaraan,” kata dia.
Sebagai solusi, pemerintah kota merencanakan penambahan SPBU di sejumlah titik strategis. Langkah ini akan memecah konsentrasi antrean dan mempercepat distribusi BBM di berbagai wilayah kota.
Pemerintah juga mencatat meningkatnya minat investor swasta untuk membangun SPBU baru. Pemerintah menyambut minat tersebut sebagai peluang untuk memperluas akses energi dan memperkuat jaringan distribusi.
Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), pemerintah menetapkan solar subsidi untuk sektor tertentu seperti angkutan umum dan distribusi bahan pokok. Namun, pengawasan di daerah dengan aktivitas logistik tinggi seperti Balikpapan masih menghadapi tantangan besar.
Pemerintah berharap pengawasan ketat dan penambahan infrastruktur mampu menormalkan distribusi solar dan mengurangi antrean panjang yang mengganggu aktivitas para sopir truk.
