Balikpapan — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Kota Balikpapan masuk dalam daftar kandidat daerah yang berpotensi meraih nilai tinggi pada penilaian Adipura 2025. Meski demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu dibenahi, khususnya terkait pengelolaan sampah di kawasan permukiman dan kondisi sungai.
Hal tersebut disampaikan Hanif saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (6/2/2026). Sidak ini merupakan bagian dari rangkaian pemantauan nasional pengelolaan sampah yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) selama satu tahun terakhir.
“Secara visual, kondisi jalan-jalan utama di Balikpapan sudah cukup baik. Namun ketika masuk ke kawasan permukiman, pengelolaan sampah masih perlu banyak perbaikan. Sungai-sungainya juga belum ramah lingkungan,” ujar Hanif di sela kunjungan lapangan.
Hanif menjelaskan, KLH telah melakukan evaluasi pengelolaan sampah terhadap 471 kabupaten dan kota di Indonesia, tidak termasuk wilayah Papua. Dari hasil penilaian sementara, hanya empat daerah yang berpotensi memperoleh nilai di atas 75 dan masuk kandidat kuat penerima Adipura.
“Daerah yang masuk kandidat kuat sejauh ini adalah Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kabupaten Ciamis, ” jelasnya.
Meski Balikpapan masuk dalam daftar kandidat tersebut, Hanif menegaskan proses verifikasi lapangan tetap dilakukan secara ketat guna menjaga objektivitas penilaian. Selama berada di Balikpapan, ia bahkan memilih turun langsung ke lapangan tanpa pendampingan pemerintah daerah.
“Kami ingin melihat kondisi yang sebenarnya dan berdialog langsung dengan masyarakat. Penilaian ini harus adil dan berbasis fakta agar tidak menimbulkan komplain di kemudian hari,” tegasnya.
Secara nasional, Hanif mengungkapkan kondisi pengelolaan sampah di sebagian besar daerah masih memprihatinkan. Berdasarkan evaluasi KLH, hanya 29 kabupaten/kota yang masuk kategori kota bersertifikat, sementara hampir 400 daerah lainnya masih tergolong memiliki pengelolaan sampah yang buruk.
“Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, situasi tersebut menjadi salah satu dasar Presiden Prabowo Subianto mendorong pembentukan Gerakan Nasional Indonesia Asri sebagai upaya kolektif membenahi persoalan sampah di Indonesia.
“Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Dibutuhkan peran aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Hanif.
