Balikpapan — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan memastikan belum terjadi lonjakan signifikan jumlah pendatang pascalibur panjang. Hingga awal April 2026, angka warga yang mengurus administrasi kependudukan masih relatif stabil.
Kepala Disdukcapil Balikpapan, Tirta Dewi, menyampaikan bahwa berdasarkan data pelayanan pada 25–27 Maret 2026, jumlah pendatang yang tercatat hanya sekitar 75 orang. Angka tersebut dinilai tidak berbeda jauh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Belum ada lonjakan signifikan. Angkanya masih relatif sama seperti tahun lalu. Balikpapan ini kan kota transit, banyak yang hanya singgah sebelum melanjutkan ke Penajam Paser Utara atau wilayah lain,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Ia menjelaskan, karakter Balikpapan sebagai kota penyangga membuat mobilitas penduduk cukup dinamis. Namun, tidak semua pendatang menetap dalam jangka waktu lama.
Meski demikian, Disdukcapil tetap mengimbau warga yang tinggal sementara, khususnya untuk keperluan pekerjaan, agar melaporkan keberadaannya melalui ketua RT setempat atau layanan administrasi sebagai penduduk non-permanen.
“Tidak dilarang orang datang ke Balikpapan. Namun, kalau memang tinggal cukup lama, sebaiknya melakukan pelaporan, baik ke RT maupun melalui layanan Disdukcapil. Kalau sudah menetap, tentu disarankan untuk mengurus perpindahan domisili secara resmi,” kata Tirta.
Di sisi lain, Disdukcapil Balikpapan terus mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program ini mendapat respons positif dari masyarakat seiring meningkatnya kebutuhan layanan berbasis digital.
Saat ini, layanan aktivasi IKD telah tersedia di 21 kelurahan di enam kecamatan. Untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani optimal, Disdukcapil menerapkan strategi jemput bola dengan mendatangi langsung masyarakat.
“Mulai pekan ini, kami fokus di wilayah Balikpapan Barat, khususnya di Kelurahan Margasari. Selama satu bulan penuh, setiap Selasa hingga Kamis, tim kami akan hadir langsung untuk melayani aktivasi IKD,” ujarnya.
Selain itu, peran ketua RT juga diperkuat dalam sosialisasi program ini. Disdukcapil memberikan pemahaman kepada para RT agar dapat mengedukasi warga sekaligus mendorong partisipasi dalam aktivasi identitas digital.
“Sosialisasi sudah kami lakukan bersama lurah dan camat. Sekarang kami perkuat peran RT, karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Harapannya, aktivasi IKD bisa semakin merata,” tutur Tirta.
Melalui berbagai upaya tersebut, Disdukcapil berharap pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah diakses serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi di tengah mobilitas penduduk yang terus berkembang.
