NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara mendorong peran kader kesehatan sebagai garda terdepan dalam pengendalian malaria dan demam berdarah dengue (DBD) di kawasan IKN. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Pelatihan Kader Pencegahan Malaria dan DBD yang digelar di Multifunction Hall Kantor Bersama 4, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kamis (09/04/2026). Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian penyakit menular tidak lagi hanya bergantung pada sektor kesehatan semata.
Pelatihan tersebut melibatkan pengelola hunian serta tim K3 dari berbagai paket pekerjaan di wilayah KIPP IKN. Para peserta dipersiapkan menjadi kader kesehatan yang berperan dalam edukasi masyarakat, pengelolaan lingkungan, dan pencegahan penyakit di tempat kerja masing-masing.
Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memutus rantai penularan penyakit.
“Pengendalian malaria dan DBD tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan. Peran masyarakat menjadi kunci utama,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles, sedangkan DBD oleh Aedes aegypti.
“Jika vektornya dapat dikendalikan, maka penularan dapat dicegah,” kata Suwito.
Menurutnya, wilayah KIPP IKN saat ini sudah tidak mencatat penularan malaria lokal. Namun, kasus DBD masih menjadi tantangan. Otorita IKN menargetkan penurunan kasus DBD hingga 50 persen melalui penguatan sistem kewaspadaan dini dan peningkatan peran masyarakat, khususnya di kawasan hunian dan area konstruksi yang berisiko tinggi akibat genangan air.
Perwakilan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bambang Siswanto, menyoroti pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam pengendalian penyakit.
“Saat ini, Kementerian Kesehatan sedang menggencarkan program ‘Kampung Bebas Jentik’, yang bertujuan mengendalikan vektor penyakit seperti malaria dan DBD,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengendalian jentik nyamuk merupakan tanggung jawab bersama.
“Pengendalian jentik nyamuk bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Bambang.
Program tersebut telah diuji coba di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam implementasinya, peran camat, kepala desa, dan pemerintah daerah menjadi kunci, sementara tenaga kesehatan berfungsi sebagai pendamping teknis. Selain itu, pemerintah tengah merancang konsep kawasan bebas jentik untuk wilayah khusus seperti kawasan industri dan area IKN.
Di sisi lain, aktivitas pembangunan di lapangan turut menjadi tantangan tersendiri. Area konstruksi dinilai rawan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk akibat genangan air. Dalam sesi diskusi, peserta juga berbagi pengalaman dalam mengantisipasi risiko tersebut.
Reza dari HSE Paket Proyek Yudikatif menyampaikan,
“Kami di site proyek dan di paket-paket lainnya apabila ada pekerja baru masuk kami menerapkan sistem HSE induction atau screening kesehatan, menanyakan riwayat penyakit sebelumnya, berasal dari daerah mana dan sebagainya.“
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, antara lain dari Balai Karantina Kesehatan I Balikpapan, Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara, serta RSUD Sepaku, yang membahas surveilans migrasi, identifikasi dan pengendalian vektor, hingga penanganan kegawatdaruratan malaria dan DBD.
Sebagai tindak lanjut, Otorita IKN akan membentuk tim kader kesehatan melalui surat keputusan resmi. Para peserta yang telah mengikuti pelatihan akan ditetapkan sebagai kader kesehatan IKN dan diharapkan mampu menjalankan peran dalam edukasi masyarakat, pengendalian vektor di lingkungan, serta pencegahan penyakit secara berkelanjutan.
Melalui langkah ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya dalam membangun sistem kesehatan yang berfokus pada peran aktif masyarakat, sekaligus memperkuat upaya promotif dan preventif guna mewujudkan kawasan IKN yang bebas dari malaria dan DBD.
