Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan menjamin bahwa program-program utama yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, tidak akan terdampak meski adanya rencana pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Wali Kota Balikpapan, Dr. H. Rahmad Mas’ud, SE., ME., menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi terkait pemangkasan tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang beredar, kebijakan ini berlaku secara nasional, termasuk di Balikpapan dan Kalimantan Timur.
“Secara tertulis belum ada, tapi memang ada kabar pemangkasan di seluruh daerah, bukan hanya Balikpapan,” jelasnya, Rabu (1/10/2025).
Fokus pada Sektor Utama
Rahmad menegaskan Pemkot akan tetap mengutamakan program yang menyangkut kebutuhan dasar warga. Pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur pokok dipastikan menjadi prioritas dalam rancangan APBD 2026.
“Pendidikan dan kesehatan tidak boleh terganggu. Termasuk layanan BPJS Kesehatan, itu wajib tetap jalan karena langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, proyek di luar kebutuhan primer, seperti pembangunan gedung atau kegiatan seremonial, masih bisa ditunda apabila kondisi fiskal daerah menuntut penyesuaian.
Upaya Efisiensi Anggaran
Menurut Rahmad, Pemkot Balikpapan akan melakukan simulasi anggaran untuk memilah program yang harus dipertahankan dan mana yang bisa ditunda.
“Kalau sekadar seremonial atau pembangunan yang bisa ditunda, mungkin akan dikurangi. Tapi untuk pendidikan dan kesehatan, tidak boleh ada gangguan,” ujarnya.
Rahmad berharap langkah efisiensi tersebut dapat menjaga agar masyarakat tetap memperoleh layanan publik yang esensial.
“Mudah-mudahan APBD 2026 tetap berjalan baik dan program program tidak terganggu,” pungkasnya.
