Nusantara — Pembangunan Tahap II IKN terus dipercepat untuk mendukung target Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028. Otorita IKN memperkuat monitoring dan evaluasi agar seluruh proyek berjalan sesuai jadwal, standar mutu, dan aspek keselamatan kerja.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan bersama kementerian, lembaga, investor, penyedia jasa konstruksi, konsultan konstruksi, serta manajemen konstruksi induk. Pertemuan berlangsung pada Selasa (14/7/2026) di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan fisik Tahap II sesuai target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan Nusantara berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.
Pendanaan pembangunan IKN berasal dari tiga skema utama, yaitu APBN yang dilaksanakan kementerian, APBN melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta. Selain Otorita IKN, pembangunan juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Melalui APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik. Sebanyak sembilan paket telah rampung pada 2025, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, dan 16 paket memasuki persiapan lelang. Proyek yang sedang berjalan mencakup pembangunan kawasan perkantoran, kompleks yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, serta jaringan perpipaan air minum untuk mendukung layanan dasar perkotaan.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pekerjaan. Dari jumlah tersebut, 78 paket telah selesai, sedangkan 12 paket masih dikerjakan. Proyek yang masih berlangsung meliputi Jalan Tol IKN, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah ruas jalan pendukung.
Di sektor perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan. Sebelas paket telah selesai, sedangkan satu paket masih dalam tahap konstruksi berupa rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi untuk mendukung penataan kawasan IKN.
Dari sisi investasi swasta, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Hingga saat ini, sembilan proyek telah selesai dibangun dan enam proyek memasuki tahap konstruksi. Proyek tersebut meliputi Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, serta Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.
Skema KPBU juga terus berkembang dengan 13 proyek prakarsa yang terdiri atas tujuh sektor hunian dan enam sektor jalan. Dalam waktu dekat, pembangunan akan dimulai untuk 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.
“K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.”
Forum monitoring dan evaluasi tersebut juga membahas berbagai kendala di lapangan serta memperkuat koordinasi antarlembaga. Otorita IKN menilai penyelarasan pembangunan dari skema APBN, investasi swasta, dan KPBU menjadi faktor penting untuk menjaga percepatan pembangunan menuju target operasional ibu kota politik pada 2028.
