SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda akan melakukan evaluasi terhadap program dan alokasi anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja sebagai langkah awal dalam mengawal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Evaluasi tersebut dilakukan agar perencanaan anggaran tahun depan lebih efektif, efisien, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan evaluasi dilakukan melalui rapat dengar pendapat (hearing) bersama sejumlah OPD yang menjadi mitra kerja Komisi II. Menurutnya, pembahasan sejak dini penting agar pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki program maupun postur anggaran sebelum memasuki tahapan penyusunan APBD.
“Kami dari Komisi II melakukan hearing dengan beberapa OPD supaya kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa diakomodasi,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).
Viktor menjelaskan, dalam setiap pembahasan Komisi II tidak hanya melihat besaran anggaran yang diajukan OPD, tetapi juga menilai sejauh mana program yang dirancang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap rupiah anggaran daerah harus diarahkan pada program yang produktif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Karena itu, evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang masih belum terakomodasi dalam program OPD, termasuk sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Yang kami lihat bukan hanya besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu benar-benar digunakan untuk program yang menyentuh kepentingan masyarakat,” katanya.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi II menemukan sejumlah sektor yang dinilai masih membutuhkan perhatian lebih dalam pengalokasian anggaran, di antaranya penguatan program pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan sektor pariwisata.
Menurut Viktor, evaluasi sejak awal menjadi langkah penting agar pemerintah daerah memiliki ruang untuk melakukan penyempurnaan terhadap rencana kerja OPD sebelum pembahasan APBD dimulai secara resmi.
“Ini yang kami tekankan sebagai bahan evaluasi untuk tahun 2027,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyusunan APBD pada tahun mendatang diperkirakan masih akan menghadapi tantangan akibat kondisi fiskal yang memerlukan efisiensi belanja. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dituntut semakin selektif dalam menentukan prioritas program agar anggaran yang tersedia dapat memberikan hasil yang maksimal.
“Ketika kondisi anggaran mengalami efisiensi atau turbulensi, kami berharap sektor-sektor produktif tetap mendapatkan perhatian karena mampu menjadi penopang ekonomi daerah,” katanya.
Viktor menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya dilakukan saat pelaksanaan anggaran berlangsung, tetapi juga sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, DPRD dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Kota Samarinda.
Ia berharap hasil evaluasi yang dilakukan Komisi II dapat menjadi bahan perbaikan bagi seluruh OPD dalam menyusun program kerja dan usulan anggaran Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan APBD yang berkualitas, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, APBD 2027 benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Program yang dianggarkan harus memiliki manfaat yang jelas, terukur, dan mampu mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv/AI)
