SAMARINDA, ceritapublik.com – DPRD Kota Samarinda mulai melakukan pembahasan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan prioritas anggaran daerah ke depan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan bahwa saat ini pembahasan APBD 2027 masih berada pada tahap awal sehingga belum ada keputusan final terkait alokasi anggaran untuk program maupun proyek strategis pemerintah daerah.
Menurutnya, tahapan awal ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan keuangan daerah karena akan menentukan arah kebijakan pembangunan serta skala prioritas yang akan dijalankan pemerintah kota pada tahun anggaran mendatang.
“Saat ini pembahasan APBD 2027 masih berada pada tahap awal. Kami akan melihat terlebih dahulu kemampuan fiskal daerah sebelum menentukan prioritas anggaran,” ujar Abdul Rohim di Samarinda, Sabtu.
Rohim menjelaskan bahwa dalam proses tersebut DPRD juga tengah membahas sejumlah dokumen penting sebagai landasan penyusunan APBD, di antaranya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kedua dokumen tersebut menjadi acuan utama dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan memastikan setiap usulan program dari pemerintah daerah benar-benar disesuaikan dengan kondisi riil kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan beban fiskal di masa mendatang.
Menurutnya, perencanaan anggaran yang baik harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kapasitas fiskal daerah, sehingga setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. DPRD, lanjut Rohim, juga akan menekankan pentingnya skala prioritas dalam penyusunan APBD 2027. Sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pengendalian banjir akan tetap menjadi perhatian utama dalam pembahasan anggaran.
“Kalau kebutuhan dasar masyarakat masih banyak yang harus dipenuhi, tentu itu yang didahulukan. Setelah itu baru melihat ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pembahasan awal APBD ini juga menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah kota untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas program yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang disusun dapat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rohim menegaskan bahwa DPRD tidak hanya berperan dalam menyetujui anggaran, tetapi juga memastikan proses perencanaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat Kota Samarinda.
Menurutnya, APBD 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab tantangan daerah, termasuk peningkatan pelayanan publik dan penguatan infrastruktur dasar yang berkelanjutan.
“DPRD Kota Samarinda berharap pembahasan awal ini dapat menjadi fondasi yang kuat dalam penyusunan kebijakan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” tutupnya.
