Balikpapan — SILPA 2025 Balikpapan dipastikan akan menjadi penguat pembiayaan program prioritas pada APBD 2026. Pemerintah Kota Balikpapan memprioritaskan peningkatan layanan air bersih, percepatan penanganan banjir, serta kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu.
Kepastian tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, M.M., usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-9 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (13/7/2026). Agenda rapat membahas jawaban Wali Kota Balikpapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Bagus mengatakan pelayanan air bersih menjadi salah satu isu yang banyak mendapat perhatian dalam pembahasan. Gangguan distribusi akibat kebocoran pipa beberapa waktu lalu menjadi dasar pemerintah untuk mempercepat pembenahan jaringan yang sudah berusia tua.
“Ada beberapa hal yang berkembang di masyarakat, salah satunya terkait pelayanan air bersih. Beberapa minggu lalu memang terjadi kebocoran pipa di beberapa lokasi yang sempat menimbulkan keresahan warga. Karena itu kami tetap memprogramkan perbaikan jaringan pipa yang ada.”
Menurutnya, sebagian besar jaringan pipa milik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan telah berusia sekitar 40 tahun karena dibangun sejak era 1980-an. Pemkot bersama PTMB juga meningkatkan kapasitas air baku melalui pengerukan Waduk Manggar dan optimalisasi kolam retensi di sejumlah kawasan perumahan.
“Optimalisasi sumber air baku ini cukup signifikan untuk menambah volume produksi. Bahkan ada tambahan sekitar 50 liter per detik yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Balikpapan Barat.”
Selain meningkatkan kapasitas produksi air bersih, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 12 ribu sambungan rumah baru pada tahun ini. Pembangunan dilakukan secara bertahap menyesuaikan keberadaan jaringan pipa induk dan rencana investasi jangka panjang.
“Tahun ini hampir 12 ribu sambungan baru akan kita bangun. Memang penyebarannya tidak terpusat di satu wilayah karena menyesuaikan keberadaan jaringan induk. Kita kerjakan secara bertahap sambil menyiapkan kajian investasi yang lebih besar ke depan.”
Bagus juga menjelaskan perkembangan pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu. Pemerintah memutus kontrak dengan penyedia jasa setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Pemkot berharap proyek tersebut dapat kembali dianggarkan melalui APBD 2027 setelah dibahas dalam RKPD dan KUA-PPAS bersama DPRD.
“Karena penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, kontraknya diputus. Kami berharap pembangunan dapat kembali dianggarkan pada APBD 2027 melalui pembahasan RKPD dan KUA-PPAS bersama DPRD.”
Untuk penanganan banjir, pemerintah tetap menjadikan pembebasan lahan sebagai strategi utama guna mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir, khususnya di kawasan hilir daerah aliran sungai.
“Setiap tahun kami mengupayakan pembebasan lahan. Harapannya, langkah ini bisa mempercepat penyelesaian persoalan banjir, terutama di wilayah hilir. Saya berharap dalam tiga tahun ke depan penanganan banjir bisa semakin tuntas.”
Bagus menambahkan anggaran pembebasan lahan telah tersedia, meski masih terbatas. Karena itu, Pemkot mengharapkan dukungan DPRD agar penganggaran dapat diperkuat melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“Ada anggarannya, tetapi masih sangat minimal. Kami berharap DPRD juga memberikan masukan sehingga ada sinkronisasi dalam pembahasan bersama TAPD untuk memperkuat penanganan banjir, khususnya yang berkaitan dengan pembebasan lahan.”
Terkait SILPA Tahun Anggaran 2025, Bagus menegaskan masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan kondisi tersebut. Pemkot Balikpapan mencatat SILPA sebesar Rp479,23 miliar yang terbentuk dari efisiensi pelaksanaan anggaran, termasuk hasil proses lelang dan sejumlah kegiatan dengan realisasi lebih rendah dari perkiraan, bukan karena kegagalan pelaksanaan program.
“SILPA ini justru akan menjadi penguatan pembiayaan pada tahun 2026. Efisiensi hasil lelang dan beberapa anggaran yang tidak terserap menjadi penyebab utamanya. Nilai ketidakserapan itu relatif kecil dan seluruhnya akan dikelola sesuai ketentuan keuangan daerah sehingga bisa langsung dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan berikutnya.”
Dana SILPA tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan berbagai program prioritas pada APBD 2026, termasuk peningkatan pelayanan air bersih, percepatan penanganan banjir, dan program pembangunan daerah lainnya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
