Balikpapan — Hak angket DPRD Kaltim memicu dinamika politik yang memanas. Menteri Dalam Negeri meminta semua pihak menjaga hubungan agar stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pengajuan hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur. Ia menyampaikan hal itu saat kunjungan kerja di Balikpapan, Selasa (5/5/2026). Ia mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait.
Tito menegaskan bahwa hak angket merupakan kewenangan DPRD. Namun ia meminta agar langkah politik itu tidak mengganggu hubungan dengan pemerintah daerah. Ia menilai stabilitas harus tetap terjaga.
“Hak angket itu hak DPRD, silakan digunakan. Tapi yang paling penting hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD Kaltim harus tetap baik,” ujarnya.
Hak angket menjadi instrumen pengawasan legislatif terhadap kebijakan pemerintah daerah. Penggunaan hak ini sering memicu ketegangan politik di berbagai daerah. Dalam beberapa kasus, situasi ini bahkan menghambat pengambilan kebijakan.
Di Kalimantan Timur, isu ini muncul di tengah sorotan kebijakan strategis. Publik menilai pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan perlu dikawal. Dinamika ini berpotensi memengaruhi kinerja pemerintahan jika tidak terkendali.
Tito memastikan pemerintah pusat terus memantau perkembangan. Ia menekankan pendekatan komunikasi, bukan intervensi langsung. Pemerintah ingin menjaga hubungan antar lembaga tetap terbuka.
“Kami monitor dinamika yang berkembang. Pendampingan dilakukan agar komunikasi antara gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD tetap berjalan baik,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa sistem pengawasan sudah berjalan berlapis. Pemerintah pusat mengevaluasi setiap rancangan APBD sebelum ditetapkan. Evaluasi itu mencakup efisiensi dan kesesuaian program.
“Review dilakukan sebelum menjadi APBD. Itu sangat teknis, termasuk efisiensi anggaran dan kesesuaian program. Jadi sebenarnya mekanisme kontrol itu sudah ada,” ujarnya.
Tito menilai dinamika politik lokal tetap berpengaruh pada jalannya pemerintahan. Ia memilih pendekatan persuasif dalam meredam potensi konflik. Ia ingin masalah selesai tanpa memicu kegaduhan baru.
“Saya membangun komunikasi. Prinsip saya seperti menarik benang dari tepung, persoalan selesai tapi tidak menimbulkan kegaduhan baru,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa eskalasi politik dapat menghambat pembangunan daerah. Hal itu penting karena Kalimantan Timur memiliki peran strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara. Ia meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog.
“Jangan sampai dinamika politik ini mengganggu pelayanan publik dan pembangunan. Kondusivitas harus dijaga,” katanya.
