Samarinda – Menguatnya isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai menimbulkan kekhawatiran di daerah, termasuk di Samarinda. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, H. Viktor Yuan, mengingatkan agar pemerintah pusat tidak gegabah dalam mengambil keputusan karena dampaknya bisa meluas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Ia menilai struktur ekonomi Samarinda yang didominasi sektor perdagangan dan jasa sangat rentan terhadap perubahan harga energi. Kenaikan BBM berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
Menurutnya, dampak tersebut tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat secara umum, terutama mereka yang berpenghasilan tetap dan pelaku UMKM. Biaya operasional yang meningkat akan memaksa pelaku usaha menyesuaikan harga jual untuk menutup pengeluaran tambahan.
Selain itu, potensi kenaikan tarif transportasi dan jasa logistik juga menjadi perhatian. Hal ini dinilai dapat memperbesar beban pengeluaran rumah tangga serta memengaruhi mobilitas masyarakat sehari-hari.
Viktor juga mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM dapat memicu inflasi daerah. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini berisiko menekan daya beli masyarakat dan memperlambat aktivitas ekonomi lokal.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan terkait harga BBM demi menjaga stabilitas ekonomi. Di sisi lain, Pemerintah Kota Samarinda juga didorong untuk mengambil langkah antisipatif, seperti mengawasi harga bahan pokok dan memastikan distribusi tetap lancar.
Ia turut menekankan pentingnya transparansi informasi dari pemerintah agar tidak menimbulkan spekulasi dan kepanikan di tengah masyarakat. Dengan komunikasi yang jelas, diharapkan kondisi tetap kondusif meski ada potensi perubahan kebijakan.
