NUSANTARA — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Pembangunan IKN yang digelar di Kantor Kemenko 3, Nusantara, pada Selasa (11/11/2025).
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan dan tata kelola pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi yang dibuat, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di seluruh penjuru negeri.
“Komisi II DPR RI akan terus menjadi mitra strategis pemerintahan khususnya Otorita IKN dalam memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan transparan, cepat, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kami tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra konstruktif agar negara hadir secara nyata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rifqinizamy.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, khususnya di bidang-bidang yang menjadi mitra kerja Komisi II, serta untuk memastikan pembangunan IKN sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Rapat turut dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh.
Dalam paparannya, Basuki Hadimuljono menjelaskan berbagai capaian pembangunan IKN dalam dua tahun terakhir dan langkah strategis yang akan dilakukan pada tahap II. Ia menegaskan bahwa seluruh pembangunan dijalankan secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan, berlandaskan amanat Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
“Pembangunan Ibu Kota Nusantara bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi tentang menghadirkan cara baru dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan bernegara. Kami memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan sesuai target, sebagai wujud nyata menjalankan amanat Presiden untuk membangun pusat pemerintahan yang modern, hijau, dan berkelanjutan,” ujar Basuki.
Komisi II DPR RI juga melakukan peninjauan langsung ke berbagai titik proyek pembangunan untuk melihat progres di lapangan, mengidentifikasi tantangan daerah, serta menjaring aspirasi dari pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan nasional di masa mendatang.
Rapat koordinasi yang digelar di jantung Nusantara ini memiliki makna penting dalam memperkuat paradigma baru tata kelola pemerintahan. IKN menjadi simbol reformasi birokrasi modern — menghadirkan sistem layanan publik digital yang terintegrasi, birokrasi yang efisien, serta sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar pelayanan publik semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Usai rapat, rombongan Komisi II DPR RI bersama jajaran kementerian dan lembaga mitra kerja meninjau sejumlah proyek strategis, antara lain Kawasan Perkantoran Legislatif, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, Basilika, Sekolah Taruna Nusantara, serta jalan paket C dan F.
Sebagai penutup kegiatan, peserta rapat melaksanakan jalan sehat sejauh tiga kilometer dan menanam 95 bibit tanaman endemik Kalimantan sebagai simbol komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Kegiatan ini mencerminkan nilai utama pembangunan IKN yang selalu menyeimbangkan antara kemajuan infrastruktur dan kelestarian alam.
Rapat koordinasi dan monitoring ini menjadi momentum penting memperkuat kerja sama antara legislatif dan eksekutif. Dengan sinergi yang solid antara Komisi II DPR RI dan Otorita IKN, pembangunan Nusantara diharapkan terus melangkah mantap menuju visi besar: mewujudkan kota dunia untuk semua.
