Balikpapan — Kunjungan Duta Besar Australia ke Balikpapan menyoroti keberhasilan program inklusi disabilitas yang dinilai memberi dampak nyata bagi pemberdayaan dan akses layanan publik bagi penyandang disabilitas.
Rod Brazier melakukan peninjauan langsung program inklusi disabilitas di Kelurahan Telagasari pada Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Australia terhadap upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas di Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut, Brazier didampingi sejumlah delegasi dan disambut jajaran Pemerintah Kota Balikpapan, termasuk Andi Muhammad Yusri Ramli. Program ini dijalankan bersama mitra seperti SIGAB Indonesia dan PPDI Kalimantan Timur.
Selama peninjauan, rombongan melihat langsung berbagai hasil pemberdayaan, mulai dari produk kerajinan hingga kuliner yang dihasilkan penyandang disabilitas. Kunjungan juga mencakup interaksi di kafe yang dikelola difabel serta dialog dengan penerima manfaat.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SIGAB dan PPDI. Dampak program ini sangat nyata dan positif, dan kami bangga bisa bermitra dengan mereka,” ujar Brazier kepada wartawan usai kunjungan.
Ia menegaskan bahwa salah satu hasil penting program ini adalah peningkatan aksesibilitas fasilitas publik yang semakin memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan pemerintah.
“Misalnya ada perbaikan fasilitas yang memudahkan teman-teman difabel mengakses layanan pemerintah,” kata dia.
Program yang didukung Pemerintah Australia ini tidak hanya berjalan di Balikpapan, tetapi juga mencakup sejumlah daerah lain di Indonesia. Di Kalimantan Timur sendiri, implementasi program dilakukan di Balikpapan dan Samarinda dengan cakupan beberapa kelurahan.
Perwakilan pelaksana program dari SIGAB dan PPDI Kalimantan Timur, Lily Handayani, menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui peningkatan kapasitas dan partisipasi.
“Mereka dilatih agar lebih percaya diri dan mampu menyampaikan kebutuhan mereka, termasuk terkait akses layanan publik dan kesehatan,” ujar Lily.
Melalui pelatihan dan keterlibatan dalam forum pembangunan, penyandang disabilitas didorong untuk aktif dalam kegiatan sosial ekonomi. Program ini juga membentuk kelompok disabilitas di tingkat kelurahan sebagai wadah pemberdayaan berkelanjutan.
Kunjungan ini menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antara pemerintah, organisasi, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
