Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang anak diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi keluarga dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan alat tulis sekolah.
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi tersebut dan menegaskan bahwa Polri tidak ingin peristiwa serupa kembali terulang di masa mendatang.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa negara harus hadir lebih cepat dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.
Menurutnya, kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi bersama untuk memastikan berbagai program kesejahteraan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak, terutama kelompok rentan dan miskin ekstrem.
Wakapolri menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menyiapkan skema APBN Tahun Anggaran 2026 yang komprehensif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah telah menyiapkan program dan anggaran, serta kita memiliki semangat gotong royong. Yang harus kita pastikan bersama adalah implementasinya benar-benar menyentuh keluarga-keluarga yang membutuhkan,” tegas Wakapolri.
Ia optimistis, dengan sinergi dan pengawalan yang kuat di lapangan, target nasional menuju 0 persen kemiskinan ekstrem dapat diwujudkan.
Wakapolri juga menjelaskan bahwa langkah Polri ini sejalan dengan masukan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, yang menilai Polri memiliki potensi besar dalam mendukung kebijakan Presiden melalui jaringan kelembagaan yang menjangkau hingga tingkat desa.
“Arah kebijakan Presiden dalam APBN 2026 sangat relevan untuk disosialisasikan melalui Polri. Programnya lengkap dan menyasar langsung akar persoalan kemiskinan ekstrem. Tugas Polri adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar sampai kepada rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif di lapangan,” jelas Wakapolri.
Sebagai tindak lanjut, Wakapolri memerintahkan seluruh jajaran Polri, khususnya para Kapolres, untuk lebih aktif turun langsung ke tengah masyarakat bersama pemerintah daerah.
“Saya instruksikan para Kapolres agar melihat langsung kondisi objektif di lapangan. Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem secara langsung, bantu verifikasi data, serta dampingi masyarakat agar dapat mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” ujarnya.
“Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara. Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak mengetahui caranya atau mengalami kesulitan dalam mengaksesnya,” tegas Wakapolri.
Program Pemerintah yang Akan Dikawal Polri
Dalam rangka memastikan masyarakat memahami dan menerima haknya, Polri akan membantu menyosialisasikan serta mengawal sejumlah program pemerintah, antara lain:
- Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga
- Bantuan Sembako Rp200 ribu per bulan bagi 18,3 juta keluarga
- Beasiswa PIP, KIP Kuliah, dan Beasiswa Sekolah Rakyat Berasrama
- Bantuan Permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas
- Bantuan Anak Yatim Piatu (YAPI)
- PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta masyarakat
Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST)
- Subsidi listrik, LPG, BBM, pupuk, dan KUR
- Sertifikat halal gratis bagi UMK
- Uang saku magang bagi lulusan baru (*fresh graduate*)
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82,9 juta penerima manfaat
Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi 130,3 juta masyarakat
“Seluruh program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara. Tugas Polri adalah memastikan masyarakat mengetahui, mengakses, dan menerima haknya dengan mudah,” jelas Wakapolri.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pengawalan program diukur dari ketepatan data, verifikasi lapangan yang nyata, serta bantuan yang benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Wakapolri juga menegaskan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kementerian dan lembaga terkait agar setiap rupiah APBN memberikan manfaat optimal bagi rakyat.
Menutup arahannya, Wakapolri menyampaikan pesan optimisme kepada seluruh jajaran Polri dan masyarakat.
“Kami yakin, dengan kerja keras, kepedulian, dan gotong royong, kemiskinan ekstrem dapat kita atasi bersama. Polri berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden dan memastikan negara hadir untuk rakyat,” pungkasnya.
“Tragedi di NTT tidak boleh terulang. Dan Polri akan berada di garis depan untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi.”
