NUSANTARA — Pemerintah menegaskan kesiapan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) seiring telah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai mencapai Rp6 triliun.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono secara resmi melantik dan menetapkan para pejabat perbendaharaan pada satuan kerja Otorita IKN. Pelantikan dilaksanakan di Kantor Otorita IKN, Nusantara, pada Rabu (31/12/2025).
Pelantikan meliputi penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), serta Bendahara Pengeluaran. Seluruh pejabat yang dilantik turut menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
Untuk Tahun Anggaran 2026, Otorita IKN menetapkan:
6 Kepala Satuan Kerja,
24 Pejabat Pembuat Komitmen,
5 Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan
3 Bendahara Pengeluaran.
Dalam sambutannya, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa besarnya anggaran yang telah dialokasikan harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan profesionalisme yang tinggi dalam pelaksanaannya.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya. Amanah ini harus dimaknai dengan sungguh-sungguh, serta hindarkan diri dari conflict of interest dalam setiap pengambilan keputusan,” tegas Basuki.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat perbendaharaan agar senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga integritas, serta bekerja secara profesional dalam mendukung pembangunan IKN sebagai Proyek Strategis Nasional.
Dengan telah turunnya DIPA serta lengkapnya perangkat pengelola anggaran, Otorita IKN optimistis pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
